DASAR HUKUM ?>

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa Mahasiswa memiliki
kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Disamping itu pasal 77 ayat 2 huruf d juga menyatakan bahwa salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan adalah untuk mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal 4 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tanggungjawab dibidang peraturan, Mendikbud memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai sistem Pendidikan Tinggi, Anggaran Pendidikan Tinggi, hak mahasiswa, akses yang berkeadilan, mutu Pendidikan Tinggi, relevansi hasil Pendidikan Tinggi dan ketersedian Perguruan Tinggi dan Pasal 22 (2) dan (3) bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagi pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dimana Otonomi dimaksud terdiri atas: a. Otonomi dibidang akademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat); b. Otonomi dibidang nonakademik (meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana prasarana.